BNews, Buntok – Ketua DPRD Barsel HM Farid Yusran mengatakan, DPRD Barsel sepakat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesai untuk memeriksa keuangan rumah sakit umum daerah Jaraga Sasameh (RSJS) Buntok.
“Setelah kami melaksanakan rapat dengar pendapat dengan sejumlah intansi lingkup Pemkab Barsel, maka disepakati agar pengelolaan RSJS Buntok di audit oleh BPK RI, agar diketahui kekeliruan dalam pengelolaan keuangannya,” ujar Farid Yusran kepada wartawan usai RDP di aula VVIV DPRD Barsel, Senin (18/5).
Bupati Barsel periode 2011 – 2016 itu juga mengatakan, pada rapat itu, terkait pengelolaan keuangan, terungkap pengelolan dana badan layanan umum daerah (BLUD) rumah sakit umum daerah Jaraga Sasameh Buntok.
Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan, sehingga menyebabkan kekacawan dalam pelaksanan keuangannya.
Dan karena kekecawan tersebut, maka munculnya utang kepada pihak ketiga dan tentunya hal itu berpengaruh dengan tidak bagusnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Barsel.
Oleh sebab itu berdasarkan hasil rapat dengar pendapat tersebut, DPRD Barsel bersama dengan Pemerintah Kabupaten Barsel sepakat, keuangan RSJS Buntok diudit oleh BPK RI Kalteng, sebab dan hal ini juga menyangkut hajat orang banyak.
Selanjutnya terkait dana desa, ternyata pengawasan dan pengedaliannya dana desa agak lemah, maka DPRD Barsel meminta diperketat dan pengawasan secara rutin, agar penyimpangan dana desa seperti Desa Marawan Baru, Tarusan dan Desa Panarukan dapat diantisipasi lebih dini.(riz)
