BNews, Buntok – Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan Ensilawaty Wijaya mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan terutama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Barsel Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Barsel.
Sebab hingga saat ini hanya sedikit saja proyek -proyek yang ada di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terutama di DPUPR Barsel yang yang sudah di lelang.
“Maka dengan adanya rapat dengar pendapat ini, kita akan mengetahu apa masalah dan kendalanya,” ujar Ensilawati kepada wartawan usai rapat, di aula VVIV DPRD Barsel, beberapa hari lalu.
Politisi PDIP Barsel itu juga menambahkan, terlambatnya proses pelelangan salah satunya yakni akibatnya perencanaan bersama dengan proses pelelangan.
Bersamaan perencanaan dan pelelangan tahun anggaran 2022 ini, disebebkan tidak adanya anggaran di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2021 yang lalu.
Lambatnya proses pelelangan ini berimbas pula dengan waktu pelaksanaan proyek tersebut dan akhirnya pekerjaan tidak maksimal dan merugikan masyarakat.
Apalagi kalau sampai bulan Oktober 2022 nanti, dimana pada bulan itu, biasanya musin hujan dan tentunya pekerjaan proyek sangat sulit untuk bekerja dan waktu sangat pendek.
Maka untuk mempercepat pelaksanaan lelang tersebut, komisi II DPRD Barsel kembali akan merencanakan rapat dengar pendapat dengan DPUPR dan LPSE Setda Barsel.
Dalam rangka untuk duduk satu meja guna membahas hal ini dan berharap terlambatnya proses pelelangan ini tidak terulang lagi dan juga mempertanyakan terkait banyaknya putus kontrak.(riz)
