BNews, Buntok – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Barsel telah rampung membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Barsel tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barsel mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, yang dilaksanakan di aula VVIV DPRD Barsel, beberapa hari lalu.
“Kita telah membahas LKPJ tahun anggaran 2021 dan pembahasan lebih mudah dibahas, karena sebelumya kita telah membentuk pansus LKPJ, pansus itu bahan seperti ini tidak dalam bentuk perda, namun laporan,” ujar Ketua DPRD Barsel HM Farid Yusran usai memimpin rapat banggar.
Ketua DPC PDIP Barsel itu menambahkan, pada pembahasan tersebut ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seperti terkait tenaga P3K yang gajihnya belum terangggarkan.
Sebab pada waku membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 yang lalu, perintah untuk membayar tidak ada dan baru Desember 2021 baru ada.
Dengan tidak terbayarnya gajih P3K, maka Pemerintah Daerah wajib dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2022 ini, mengenai dari mana asal duitnya, dengan mengeser-geser anggaran yang tidak terpakai.
Selain itu, lanjutnya, tim anggaran Pemerintah Kabupaten Barsel segera mengajukan perubahan APBD tahun 2022 ke DPRD Barsel serta Pemkab Barsel diminta lebih cermat dalam penggunaan anggaran.(riz)
