BNews, Buntok – Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan Nurul Hikmah berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terutama intansi terkait agar pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diawasi secara ketat.
Hal itu dalam rangka untuk mengantisipasi tidak adanya antrean panjang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Buntok di tahun 2023 ini.
“Kami sangat berharap Pemkab Barsel untuk mengawasi pendistribusian BBM di Kabupaten Barsel ini,” tegas Nurul Hikmah kepada wartawan, beberapa hari lalu.
Ketua DPC PPP Barsel itu juga mengingatkan, pengawasan maksimal terhadap distribusi BBM bersubsidi merupakan tugas tim terpadu yang dimiliki Pemkab Barsel.
Jika memang Pemkab Barsel belum membentuk tim terpadu itu, dapat kiranya tim terpadu segera dibentuk guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM di tahun 2023 ini.
Sebab pengawasan perlu dilakukan secara kontinyu agar proses pendistribusiannya bisa betul-betul tepat sasaran, karena BBM bersubsidi ditujukan bagi masyarakat.
Nurul sapaan akrabnya itu mengatakan, permasalahan yang tengah dihadapi saat ini adalah terkait kuota BBM subsidi dan nonsubsidi yang telah diatur besarannya.
Namun dalam realisasi di lapangan seringkali tidak tepat sasaran dan disinyalir terjadinya permainan di mana BBM subsidi digunakan untuk kepentingan nonsubsidi.
DPRD Barsel juga meminta aparat kepolisian menindak tegas jika terbukti ada penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang dijual untuk kepentingan operasional perusahaan, termasuk jika memang adanya penimbunan BBM oleh oknum masyarakat.(riz)
