BNews. Buntok – Pejabat Bupati Barito Selatan H.Deddy Winarwan, hadiri Rapat Koordinasi Program Piloting Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan.
Bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Koordinasi dan Supervisi, dihadiri Wakil Ketua DPRD Barsel, Sekertaris Daerah, Plt Inspektor Daerah, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kadis PUPR, Kadis BPMDES, acara tersebut dilaksanakan di aula kantor Bappeda Kabupaten Barito Selatan. Selasa (25/07)
Pejabat Bupati Barito Selatan H.Deddy Winarwan, mengatakan ” Rapat Koordinasi Program Ploting Pencegahan Korupsi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Barsel ini, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).
Dikatakan Pj Bupati Barsel, Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menargetkan capaian MCP KPK dari seluruh titik Intervensi sebesar 80% tapi hanya tercapai 72,76% saja.
Padahal tim MCP kabupaten Barsel sudah maksimal dalam prnyampaian laporan pada System Jaga.ID KPK dengam tingkat pelaporan 95% tetapi hasil tim MCP Pemerintah Kabupaten Barsel hanya mampu mencapai 72,76%.
“Pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Barsel berkomitmen untuk mencapai 80% capain MCP KPK, atas perhatian khusus KPK kepada kami sangat kami hargai.
Karena demi kemajuan dan harapan pencegahan korupsi dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada OTT di kabupaten Barito Selatan”, pungkasnya.
Ditambahkannya, permasalahan utama yang menyebabkan nilai MCP tidak mencapai target yang ditentukan, disebabkan oleh ketidak tepatan waktu penyusunan APBD, PerBup SHS tidak tepat waktu, capaian pajak dan penagihan tunggakan pajak yang masih rendah, Anggaran APIP yang tidak terpenuhi sesuai Mandatory Spending, SDM APIP yang kurang, belum dilaksanakannya telaah sejawat antar APIP, belum adanya Perda RDTR yang Terintegrasi Dengan OSS.
Disisi lain Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara termasuk Indonesia, bahkan saat ini Tipikor, Kolusi dan Nepotisme telah terjadi disemua lini baik di sektor Pemerintahan maupun Korporasi/swasta oleh sebab itu Pemerintah melakukan berbagai langkah pencegahan Korupsi di Indonesia.
Dalam upaya menindaklanjuti program pemberantasan korupsi yang terintigritas pada Pemerintah Kabupaten Barsel, Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan krgiatan ” Rapat Koordinasi Piloting Pencegahan Korupsi, Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK pada hari ini.
Setelah kegiatan tersebut, dari Deputi Koordinasi Supervisi Direktorat 3 (KPK) yang tujuan ke daerah Khususnya kabupaten Barito Selatan untuk mendorong perbaikan tata kelola MCP yang pada tahun lalu nilainya 72,76% yang mana kabupaten Barsel ada diperingkat 14 se Kalimantan Tengah.
Dan Pemkab akan memastikan upaya perbaikan tata kelola MCP di wilayah Kabupaten Barsel ini berkolerasi terhadap hasil Survey penilaian Integritas (SPI) di tahun ini agar MCP baik dan SPI nya juga baik dari tahun sebelumnya yang MCP nya 72% dan SPI nya 67% yang rentan korupsi.
Memastikan meminimalisir korupsi di lingkungan Pemerintah daerah itu sendiri, melalui Survey penilain Integritas dan dipastikan implementasi daerah dilakukan oleh seluruh OPD, Pungkas Ibu.IRA dari Direktorat 3 Koordinasi Supervisi KPK RI.(rud)
